Profil Puskesmas Darul Kamal

Laporan__Puskesmas_

Profil Puskesmas Darul Kamal 

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

            Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 28 B, Bahwa setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Pembangunan  kesehatan adalah integral dari pembangunan nasional. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan nasional tersebut diperlukan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan sektor terkait, pemerintah, swata dan masyarakat.

            Pembangunan kesehatan bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. sebagai investasi bagi pembangunan   sumberdaya  manusia yang  produktif  secara  sosial dan ekonomis, (Undang-Undang  Kesehatan  No 36  Tahun  2009) oleh karena itu pembangunan kesehatan merupakan  bagian terpadu   dari  pembangunan  nasional  yang  bertujuan untuk  mewujudkan  bangsa yang  maju, mandiri, sejahtera   lahir dan batin melalui strategi  paradigma sehat  yang mengutamakan upaya  promotif  dan  preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Salah satu tujuan pemerintah memberikan prioritas kepada masyarakat  pedesaan  adalah  karena sebagian  penduduk  Indonesia tinggal di pedesaan yang mempunyai  tingkat  pendidikan  dan  keadaan sosial ekonominya yang masih rendah.

            Untuk  mewujudkan tujuan  tersebut  maka pembangunan pelayanan kesehatan  dilakukan  dengan  memprioritaskan  pelayanan  kesehatan kepada masyarakat pedesaan. Dari  sebab  itu  maka  pemerintah  mengambil  kebijakan dengan mendirikan Puskesmas, Puskesmas  Pembantu, dan Posyandu-Posyandu guna melayani masyarakat ditempat terpencil  sekalipun.

Cara-cara tersebut di atas merupakan usaha yang paling efisien dan efektif, namun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami hambatan-hambatan baik dari petugas maupun dari masyarakat. Hambantan tersebut dapat berupa aspek sosial, ekonomi, dan latar belakang kebudayaan sehingga petugas sering mengalami hambatan. Misalnya, masyarakat masih banyak menganut paham tradisional yaitu mempunyai pandangan yang menyimpang dengan para petugas, sehingga hal ini akan menjadi jurang pemisah antara petugas dengan masyarakat  yang akhirnya pesan maupun pelayanan kesehatan tidak sampai kepada anggota masyarakat.

Pada  dasarnya  kesehatan  masyarakat  menyangkut semua segi kehidupan dalam ruanglingkup dan jangkauan yang sangat luas. Upaya kesehatan ini ditujukan untuk seluruh masyarakat dengan semua jenis dan golongan umur sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia dengan mengikutsertakan masyarakat yang mencakup pelayanan:

  • Preventif (pencegahan)
  • Kuratif (pengobatan)
  • Promotif (peningkatan kesehatan)
  • Rehabilitatif (pemulihan kesehatan)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
  • Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat
  • Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Proses pelaksanaan fungsi Puskesmas dilakukan dengan cara:

  • Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjaga dirinya sendiri.
  • Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
  • Memberi bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan.
  • Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.
  • Bekerjasama dengan sektor-sektor yang terkait dalam melaksanakan program puskesmas.

Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.12 tahun 2007 dan Keputusan  Menteri  Kesehatan  tahun  2008  tentang  kewajiban menyediakan buku dokumen profil bagi setiap pelayanan publik, ditekankan bahwa seluruh SKPD wajib membuat  laporan  dalam  bentuk  profil  pada akhir  tahun untuk menyajikan pencapaian kinerja  bidang masing-masing  program  pelayanan  masyarakat.

Profil kesehatan adalah salah satu bentuk laporan tahunan (annual report) yang menyajikan data-data pencapaian indikator kinerja kesehatan pada tahun anggaran 2018. Data-data dalam profil kesehatan menjadi parameter atas penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah di bidang kesehatan. Sejak tahun 2008, profil kesehatan tidak hanya menjadi laporan wajib Dinas Kesehatan semata akan tetapi setiap Puskesmas dan Rumah Sakit yang berada diwilayah kerjanya wajib membuat profil. Ketersediaan buku profil menjadi salah satu unsur indikator penilaian kinerja setiap unit layanan kesehatan.

  • Maksud dan Tujuan

Tujuan umum penyusunan profil ini adalah sebagai laporan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Puskesmas Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar untuk tahun angggaran 2018.

 Adapun tujuan khusus adalah:

1.2.1. Sebagai urusan wajib penyelenggara pelayanan publik

1.2.2. Sebagai bahan informasi kepada pihak atasan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar agar dapat membuat keputusan/ rencana untuk Puskesmas Darul Kamal, Kecamatan Darul Kamal pada tahun yang akan datang.

1.2.3. Menyajikan pencapaian Target Lintas Program Puskesmas Darul Kamal tahun anggaran 2018.

1.2.4. Menyajikan hasil evaluasi kinerja pembangunan kesehatan Kecamatan Darul Kamal tahun anggaran 2018.

 

1.3. Ruang Lingkup

Data-data yang disajikan dalam profil ini mencakup beberapa hal, antara lain adalah:

1.3.1.  Perkembangan wilayah, demografis dan sosial ekonomi.

1.3.2.  Perkembangan Derajat kesehatan masyarakat, meliputi angka kematian, angka kesakitan dan status gizi.

1.3.3.  Cakupan Upaya kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan, PHBS dan kondisi lingkungan.

1.3.4.  Perkembangan Sumber daya kesehatan mencakup distribusi SDM, sarana dan prasarana.

1.3.5. Alokasi Pembiayaan Kesehatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM                                                                                         

2.1. Gambaran  Geografis

Kecamatan Darul Kamal merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Besar yang memiliki batas-batas sebagai berikut :                                               

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kerja Puskesmas Darul Imarah
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kerja Puskesmas Lhoknga
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kerja Puskesmas Lhoknga
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tiga

Kecamatan Darul Kamal mempunyai luas wilayah 16,20 km2,yang dibagi menjadi 14 desa dan 45 dusun.Desa yang terluas yaitu desa Lambleut seluas 1,75 km2sedangkan desa-desa yang lainnya mempunyai luas rata-rata 1,00 km2 hingga1,40 km2Jaraktempuh antara Kecamatan Darul Kamal ke ibu kota Kabupaten Aceh Besar ± 40 km, dan jarak tempuh dari ibukota Kecamatan Darul Kamal ke ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ± 8 km dengan waktu tempuh yang dibutuhkan dari ibukota kecamatan ke ibukota propinsi ± 30 menit menggunakan kenderaan umum.

Pada Tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Aceh Besar, termasuk didalamnya Kecamatan Darul Imarah. Dengan terjadinya pemekaran wilayah ini, maka Kecamatan Darul Imarah terbagi menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Darul Imarah yang beribukota kecamatan di Desa Lampeuneurut dan Kecamatan Darul Kamal yang beribukota Kecamatan di Desa Biluy. Secara otomatis nama Puskesmas Darul Imarah berpindah ke Lampeuneurut, sedangkan yang dulunya Puskesmas Darul Imarah berganti nama menjadi Puskesmas Darul Kamal.

Puskesmas Darul Kamal memiliki luas bangunan ± 750 m2 dengan luas tanah ± 3300 m2 yang terdiri dari:

  • Bangunan induk            : 3 unit
  • Rumah dinas : 4 unit ( 1 rusak ringan )
  • Luas bangunan bertingkat 18 x 16 = 288 x 2 = 576 m2.
  • Ruang Rawat Darurat (IGD sejak 2006) adalah 18,5 x 5 = 92,5 m3.

2.2. Perkembangan Kependudukan

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Darul Kamal pada 2017 mencapai 7.870 jiwa. Jumlah laki-laki sebanyak 3.960 jiwa dan perempuan 3.910 jiwa dengan perbandingan jenis kelamin (sex ratio) 41 sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 3,7 atau sudah mencapai kondisi ideal kepadatan rumah tangga.

2.3.     Sosial Budaya dan Lingkungan

            Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Darul Kamal tahun 2018 yang memiliki Ijazah SD sebanyak 61,4%, penduduk yang mencapai Sekolah Menengah Pertama sebanyak 59,1 %, penduduk yang mencapai Sekolah Lanjutan Tingkat  Atas (SLTA) sebesar 65,8% dan  mencapai perguruan tinggi 98,4%. Pada tahun 2017 persentase penduduk yang melek huruf sudah setara dengan 54.48 %.

Oleh karena tingkat pendidikan rata-rata penduduk yang rendah, maka tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga rendah sehingga kebanyakan penduduk hanya mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian tradisional, yaitu sebanyak 32,5 % penduduk berprofesi sebagai petani ataupun petani penggarap 3,5% pedagang, 3,48% PNS dan selebihnya tersebar diberbagai sektor lainnya. Situasi ini menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kecamatan ini tetap tinggi. Namun demikian sebanyak  4756 jiwa telah menerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas/JKN). walaupun demikian  bagi  peduduk yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas ataupun  Askes sebahagian sudah mendapat  Kartu Indonesia Sehat ( KIS ) dan  mendapat pelayanan kesehatan gratis oleh pemerintah daerah Aceh. Pada Tahun 2016 tercatat 7870 orang penduduk yang dibayarkan kapitasinya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)  Puskesmas Darul Kamal.

2.4.      Visi

Terwujudnya Darul Kamal sehat melalui pelayanan bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

2.5.      Misi

  1. Meningkatkan Kinerja dan Mutu Pelayanan Kesehatan
  2. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat
  3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat
  4. Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan

2.6.      Tujuan

Mendukung tercapainya pembangunan kesehatan nasional

BAB III

SITUASI DERAJAT KESEHATAN

3.1.     Angka Kesakitan

Tahun 2018, gambaran umum pola penyakit mulai berubah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dimana penyakit infeksi tidak lagi menonjol di masyarakat. Penyakit berpotensial KLB  seperti, tukak lambung, commond cold dan RA telah berganti posisi menjadi penyakit yang terbanyak diderita masyarakat dari penyakit lainnya.

            Tingginya insiden kasus penyakit  dalam masyarakat dapat dilihat dari sepuluh penyakit utama rawat jalan di tingkat pelayanan kesehatan primer. Pada tahun 2018 terdapat 18.074 kunjungan yang dilaporkan atau 139% dari 7870 jumlah  penduduk.  Berdasarkan laporan bulanan LB1 untuk jenis kasus baru dan kasus lama, pola penyakit utama rawat jalan Puskesmas adalah tukak lambung (19%), Commond Cold (15%), RA (15%) dan ISPA (13%), untuk gambaran lengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.1.

Data-data surveilan epidemiologi penyakit menular memperlihatkan jumlah penderita penyakit Tukak Lambung sebesar 3083 (41.67%) kasus, kasus Commond Cold meningkat menjadi 2533(34.23%) dan RA sebanyak 2523 (34.10%)kasus. Situasi ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pola makan dan pola waktu makan, juga dipengaruhi  oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang kurang memenuhi syarat kesehatan.  Pada tahun 2018,  promosi kesehatan bagi masyarakat terus ditingkatkan. Terutama kebersihan lingkungan tempat tinggal, kondisi sanitasi dasar, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga sudah mulai memenuhi target.

Pada 2018 insiden pneumonia pada balita tidak dijumpai, hanya kasus ISPA ringan hingga sedang yang menyerang balita yang berkunjung berobat ke Puskesmas, yang seluruh kasus dapat ditangani sesuai standar manajemen kasus sehingga tidak memperparah penyakit tersebut pada penderitanya. Walaupun tidak dijumpainya kasus pneumonia pada balita tetapi petugas tetap melakukan pemantauan kasus lewat program surveilans dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas.

Untuk melihat kondisi pola penyakit yang berkembang di Kecamatan Darul Kamal pada Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

GRAFIK : 1

3.1.1. Penyakit DBD

            Pada tahun 2018, penyakit DBD terjadi peningkatan menjadi 7 kasus. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya  upaya pemberantasan DBD di wilayah kecamatan Darul Kamal. Namun penanganan kasus sudah sangat baik sehingga tidak ada korban jiwa. Maka jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017, ada peningkatan kasus.

GRAFIK : 2                   

3.1.2. Penyakit Kusta dan Filariasis

Penyakit kusta (MB dan PB) dan filariasis merupakan dua jenis penyakit menular yang menjadi prioritas di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target menghapus (eliminasi) Kusta pada tahun 2000 dan eliminasi filariasis pada 2015.

Di kecamatan Darul Kamal tidak dijumpai kasus baru Penyakit Kusta maupun Filariasis karena sejak tahun 2008 telah mengikuti metode minum obat masal selama 5 tahun berturut-turut secara serentak, ditambah lagi dengan dilaksanakanya kegiatan BELKAGA (Bulan Eleminasi Kaki Gajah) dimana masyarakat dianjurkan  minum obat masal sekali setahun selama minimal lima tahun, mulai bulan Oktober 2015, demikian juga pada tahun 2018, tidak ditemukan satu kasus kusta dan filariasis.

3.1.3. Perkembangan Tuberkulosis

Pada tahun 2018, jumlah penjaringan suspek TB belum mampu mencapai target 70% dari jumlah penduduk, proporsi kasus BTA (+) diantara 87 orang suspek yang diperiksa,  hanya  9 kasus yang ditemukan positif TB paru. Yaitu BTA(+)  ditemukan pada 4 orang perempuan dan 5 pada laki-laki.  

3.1.4. Pneumonia Pada Balita

Program Nasional Penanggulangan Penyakit ISPA (P2-ISPA) tahun 2018 tidak ditemukannya kasus Pneumonia Balita. Secara klinis Pneumonia dibagi atas 3 grade yakni Pneumonia Ringan, Sedang dan Berat. Dari hasil laporan surveilans Puskesmas 2018 dapat diketahui kasus ISPA masuk dalam katagori sepuluh penyakit terbesar menduduki urutan keempat setelah RA, yaitu 2249 kasus atau 14% dari sepuluh penyakit terbesar di wilayah Darul Kamal, akan tetapi pada tahun ini tidak ditemui kasus Pneumonia baik grade ringan, sedang  ataupun grade berat. Hal ini menunjukan bahwa Program Nasional Penanggulangan Penyakit ISPA (P2-ISPA) telah berhasil menekan angka kejadian Pneumonia pada Balita dengan demikian kegiatan surveilans telah berjalan efektif .

3.1.5.  Epidemi HIV/AIDS

Kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Kabupaten  Aceh  Besar pada 2017 sebanyak 10 kasus. Data-data tentang HIV/AIDS hanya didapat data estimasi dari DINKES dan lembaga LSM terkait. Karena penanganan kasus termasuk pengobatan dengan Anti Retro Viral (ARV) HIV/AIDS ditangani oleh Program Global Fund dan Dinkes Provinsi. Pengelola program Kabupaten Aceh Besar hanya mendapat feed back laporan saja sehingga menyulitkan upaya pemantauan. Selain itu, Program VCT juga belum berkembang oleh karena ketiadaan dana dan sarana. Namun di Kecamatan Darul Kamal kasus HIV/AIDS tidak ditemukan. Begitu juga di tahun 2018 belum mendapatkan laporan kasus.

3.2. Angka Kematian

Tingkat kematian penduduk dapat memperlihatkan gambaran derajat kesehatan masyarakat oleh karena tingkat kematian dipengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat. Makin tinggi tingkat kesejahteraan makin rendah tingkat kematian khusus (ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan balita). Selain itu data kematian juga digunakan untuk menghitung Umur Harapan Hidup (UHH) dan kondisi pelayanan kesehatan.

Berdasarkan laporan tahun 2018 maka diperoleh data kematian sebagai berikut, yaitu 22 orang laki-laki dan 14 orang perempuan, dimana data ini dapat memberikan gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.Dari 36 kasus kematian yang tercatat, 33 diantaranya dari golongan lansia, 1 kasus   lainya  kematian  anak usia sekolah dan 2 kasus dari pasangan usia subur (PUS).

3.2.1. Angka Kematian Bayi

Sebelumnya pada tahun 2017, terdapat 5 kasus kematian bayi dari 150 kasus kelahiran, dengan salah satu penyebabnya adalah karena terlambatnya penanganan di RSIA dan lainnya  karna meninggal sejak dalam kandungan. Dan tahun 2018 erdapat 6 kasus kematian bayi dari jumlah 170 angka kelahiran bayi.  Perkembangan tingkat AKB Kecamatan  Darul Kamal  dari tahun 2011 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

GRAFIK : 3

 

 

3.2.2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian ibu akibat dari proses kehamilan dan persalinan. Di Kecamatan Darul Kamal untuk tahun 2014 dan 2015 AKI nihil, Tapi pada tahun 2016 Angka Kematian Ibu (AKI) didapati 1 orang. Walaupun demikian Petugas kesehatan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk  menekan  Angka Kematian Ibu (AKI) tersebut dengan menggencarkan upaya-upaya promosi kesehatan guna menciptakan keluarga SIAGA  di tengah masyarakat yang pro terhadap Ibu yang sedang hamil, menghadapi persalinan atau pasca persalinan. Sedangkan tahun 2018 tidak ada temuan kasus AKI.

3.3. Status Gizi Balita

Status gizi masyarakat menjadi indikator utama IPM dan berpengaruh besar terhadap ketahanan (survival) suatu masyarakat. Besaran pengukuran masalah gizi di masyarakat dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan Balita dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Tahun 2018 terpantau status gizi balita yaitu;  dari 713 bayi adalah sebanyak 549 balita saja yang dipantau.

3.3.1. Berat Bayi Lahir Rendah

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) adalah berat bayi ketika lahir <2.500 g. Kondisi ini memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan balita pada usia selanjutnya.

Tahun 2018 terjadi peningkatan pada kasus BBLR, 1 kasus di desa Biluy, 1 kasus di desa Lamsod, desa Lambate 1 kasus, desa Lambaro 1 kasus, desa Lambleut 1 kasus, desa Neusok 1 kasus dan 2 kasus di desa Teubaluy. Maka terhitung kasus BBLR sebanyak 8 kasus.

3.3.2. Tumbuh Kembang Balita

Tumbuh kembang Balita merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan Balita. Tumbuh Kembang Balita perlu dipantau secara rutin dengan pengukuran antropometri / penimbangan berat badan yang dilakukan di Posyandu. Dengan memantau tumbuh kembang dapat diketahui tingkat kesejahteraan balita. Tahun 2017 tercatat ada 714 orang Balita, yang ditimbang sebanyak 517 atau 72,4%  Balita. Dan dilaporkan ada 15,2% Balita yang penimbangan berat badannya dibawah Garis Merah

 

 

BAB IV

UPAYA KESEHATAN

 

          Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan perwujudan dari visi dan misi pembangunan di bidang kesehatan. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan millennium / MDGs (Millenium Development Goals). Dalam MDGs, upaya meningkatkan derajat kesehatan dilakukan pada Upaya Kesehatan Ibu dan Anak. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesehatan reproduksi. Untuk mencapai tujuan tersebut upaya yang ditempuh meliputi Upaya Keselamatan Ibu Melahirkan (Making Pregnancy Safer/MPS). Selama kehamilan seorang ibu perlu memperoleh serangkaian tindakan standar agar terwujud MPS demikian pula pada saat kelahiran. MPS merupakan program utama dalam Upaya Kesehatan Ibu dan Anak.

4.1. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak                

Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa tinggi derajat Kesehatan Ibu dan Anak. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) terdiri dari beberapa kegiatan utama yaitu kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan  (K1 dan K4) untuk memperoleh pelayanan sesuai standar 10T, Deteksi Risiko tinggi (Bumil Risti), Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes), Penanganan Komplikasi, Kunjungan Bayi dan Neonatus serta pelayanan KB.

4.1. 1. Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) dan Deteksi risiko Tinggi

Dari laporan kinerja KIA diketahui bahwa cakupan kunjungan ibu hamil pada trisemester 4 (K4) setiap tahun telah melampaui target SPM nasional maupun daerah. Cakupan K4 pada 2017 sebesar 92,9 %  Meskipun cakupan K4 hampir mencapai target, namun kualitasnya masih diragukan oleh karena beberapa standar pelayanan K4 terlihat rendah seperti cakupan imunisasi TT masih dibawah target, proporsi ibu hamil anemia tidak diketahui walaupun distribusi dan cakupan pemberian tablet besi (Fe) sebesar 96,32 %. Rendahnya kualitas K4 ternyata mempengaruhi cakupan deteksi ibu hamil risiko tinggi dimana cakupannya pada 2017 hanya sebesar  4 %. Namun demikian, seluruh bumil resti yang terdeteksi sudah diberikan penanganan sesuai standard.

4.1.2. Persalinan Oleh Nakes dan Kunjungan Nifas

Persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan pada 2017 sudah cukup baik, karena semua persalinan telah ditolong oleh nakes tersebut sebanyak 163 (100%).  Seluruh ibu melahirkan dan dalam masa nifas sudah dikunjungi oleh tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan nifas. Dengan demikian cakupan kunjungan nifas (KF) setiap tahun sudah melampaui target nasional.

4.1.3. Kunjungan Neonatus dan Bayi

          Setiap bayi baru lahir membutuhkan perawatan spesifik oleh tenaga kesehatan yang sudah memiliki kompetensi dibidang ini. Perawatan bayi baru lahir merupakan satu paket yang dikemas dalam bentuk kunjungan Neonatus (KN). KN ini dilakukan sebanyak 3 kali yaitu KN 16-48 jam paska lahir, KN 2 dilakukan 3-7 hari kemudian dan KN3 8-28 hari setelah KN2. Jika neonatus telah mendapatkan 3 kali KN di sebut KN lengkap. Beberapa jenis pelayanan dalam KN yaitu:Penimbangan berat badan,  Imunisasi dasar lengkap,  Stimulasi Deteksi dan Intervensi dini Tumbuh Kembang,  pemberian Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus (untuk bayi 6 bulan ke atas). Konseling perawatan bayi termasuk ASI ekslusif dan pemberian makanan tambahan.Tujuan dari KN adalah untuk memantau ibu nifas dan bayi agar tetap sehat dan selamat.

Pada tahun 2017, sebanyak 164 bayi lahir hidup dan semuanya mendapatkan pelayanan KN 1 sehingga cakupannya sebesar 100 %. Hal ini tidak terlepas dari semakin meratanya penempatan bidan di desa dan peningkatan status Puskesmas.

Perkembangan Cakupan pelayanan KIA di Wilayah Puskesmas Darul Kamal dapat digambarkan pada Grafik berikut:

 

 

Grafik: 4

     

Grafik: 5

4.1.4.  Akseptor Keluarga Berencana Dan Distribusi Alat Kontrasepsi

Jumlah peserta Program Keluarga Berencana (KB) dalam beberapa decade ini makin meningkat. Jumlah akseptor baru pada 2017 sebanyak 1444 pasangan usia subur (PUS) dan WUS 1473 dengan Peserta KB Aktif berjumlah 845 pasangan.

Jenis alat kontrasepsi yang paling diminati oleh masyarakat adalah Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP) sedangkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang diminati. Secara berturut-turut alat kontrasepsi Non MKJP yang terbanyak adalah pil 40,8%, KB suntik 49,8%, sedangkan kontrasepsi MKJP sebanyak  IUD 8%, MOW/MOP 95,9%, pengguna KB dengan Kondom  5,3 % dan  KB Implan 3,2%. Meskipun tingkat pertumbuhan akseptor KB cukup menggembirakan, namun situasi ini sangat kontras dengan tingkat kelahiran kasar Kabupaten Aceh Besar. Tingkat kelahiran kasar tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan rendahnya minat masyarakat terhadap MKJP.

 

GRAFIK: 6

 

 

4.1.5. Cakupan Vitamin A pada Bayi, Balita dan Ibu Nifas

Distribusi vitamin A dosis tinggi dua kali dalam setahun makin merata sehingga dari total 78 bayi dan 574 Balita, sebanyak 78 bayi dan 574 balita atau  100% sudah mendapatkan jatah kapsul vitamin A. Sementara itu dari 150 ibu nifas semuanya sudah mendapatkan vitamin A. Dengan cara konsumsi meminum kapsul vitamin A untuk ibu nifas dua kali yaitu setelah melahirkan dan satu hari kemudian. Cakupan pemberian vitamin A untuk  bayi, balita dan ibu nifas di Kecamatan Darul Kamal setiap tahun sudah mencapai target nasional maupun target SPM Kabupaten. Hasilnya terlihat, setiap tahun tidak ada anak di Kecamatan ini yang menderita Xeropthalmia atau kebutaan akibat kekurangan vitamin A.

Hasil pendistribusian Vitamin A untuk bulan Februari dan Agustus tahun 2016 digambarkan pada grafik  berikut:

 

GRAFIK : 7

 

4.1.6. Pemberian Fe untuk Bumil

Sasaran pemberian Fe ditujukan kepada Ibu Hamil yang datang ke Puskesmas atau yang ibu hamil yang datang ke Posyandu.

GRAFIK : 8

 

4.1.7. ASI Esklusif dan PMT Gakin

Program kampanye ASI Eskslusif makin ditingkatkan dalam tiga tahun terakhir ini. Beberapa Puskesmas ditetapkan sebagai pilot projek kampanye ASI Eskslusif dengan melatih konselor ASI dengan latar belakang bidan,diantaranya Puskesmas Darul Kamal. Meskipun kampanye ASI sudah berjalan dengan baik, cakupan ASI Eskslusif masih di bawah target. Pada 2017 cakupan ASI Eskslusif sebanyak 89  dengan pencapaian 57 (64%) artinya mengalami sedikit penurunan, dibandingkan tahun 2016 sebanyak 105 (72,41 %). Rendahnya cakupan ASI Eskslusif di Kecamatan Darul Kamal disebabkan oleh kegagalan pada tahap Inisiasi Menyususi Dini (IMD) oleh karena tidak semua bidan atau klinik swasta menerapkan IMD. Sementara itu, Program Pemberian  Makanan Tambahan  Bayi Masyarakat Miskin (PMT-GAKIN) tidak berjalan lagi karena digantikan dengan program ASI Eksklusif.

 

4.1.8. Penimbangan Balita dan Cakupan Balita gizi Buruk

Posyandu merupakan sarana untuk untuk memantau tumbuh kembang Balita. Oleh karena Posyandu termasuk ke dalam salah satu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) maka pelayanan kesehatan di Posyandu bersifat gratis, meliputi penimbangan berat badan, imunisasi, pemberian PMT dan sebagainya.  Meskipun pelayanannya bersifat gratis, namun minat mayarakat ke Posyandu nampak kurang. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat di Posyandu untuk melakukan penimbangan balita (D/S) setiap tahun kurang dari 80 %. Sementara target tingkat nasional 85 %. Oleh karena tingkat partisipasi ke Posyandu masih rendah, penjaringan kasus gizi kurang dan gizi buruk menjadi sedikit. Pada tahun 2017  jumlah balita BGM sebanyak 5 orang (1%) sedangkan Balita Gizi Buruk baik kasus klinis maupun non klinis tidak ditemukan kasusnya.

 

4.1.9. Cakupan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

Dalam rangka mencapai rencana strategis DEPKES 2005–2009, DEPKES melaksanakan program perbaikan gizi agar seluruh keluarga menjadi sadar gizi. (KADARZI) yang merupakan salah satu komponen Desa Siaga. Kadarzi yaitu keluarga yang mengenal masalah gizi dan mampu mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarga.

PSG sebagai salah satu komponen sisitem kewaspadaan pangan dan gizi telah dilakukan semenjak PELITA IV dengan tujuan memberikan informasi ngambaran besaran gizi kurang.

Tujuan dari diintegrasikannya PSG dan Kadarzi dilakukan berkala setiap tahun, pemantauan tersebau dapat menghasilkan informasi besaran masalah gizi penduduk dari tahun ke tahun, perencanaan program dan kebijakan perbaikan gizi di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.

Editor : PKM DARUL KAMAL

Related Posts